Pendampingan Nagari dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik
DOI:
https://doi.org/10.24036/abdi.v7i4.1750Keywords:
Keterbukaan Informasi Publik, Partisipasi Publik, Transparansi NagariAbstract
Program pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat Nagari VII Koto Talago dalam mengakses informasi publik secara lebih transparan dan akuntabel. Metode pelaksanaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat sebagai upaya memperkuat literasi informasi dan kemampuan advokasi warga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik, terbentuknya kelompok peduli keterbukaan informasi, serta meningkatnya jumlah permohonan informasi resmi yang diajukan kepada pemerintah nagari. Program ini berkontribusi dalam membangun budaya transparansi di tingkat nagari dan memperkuat hubungan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah
Downloads
References
Al Azies, H., & Dikaputra, I. B. (2024). The Relationship Between Public Information Openness And Ict Development. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 12(2).
Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. Revista: Administratie si Management Public (RAMP), (36), 149-164.
Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 321-334.
Arrofi, M. I., & Kawuryan, M. W. (2025). Implementasi Website Ppid Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Beri, D., Ofianto, O., Febriani, E. A., Wafiyah, E. I., Yusra, A., & Sudiar, O. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Pengelolaan Sampah di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok. Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 7(3), 814-822.
Helmi, R. F., Permana, I., & Yuliarti, Y. (2021). Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 28-38.
Irsyadinnas, I., Ningrum, S., & Priyatna, C. C. (2023). Development of the implementation of public information disclosure by regional governments in Indonesia: a systematic literature review. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9(2), 1091-1103.
Liambomba, D. Y. (2023). The right of access to public information: human rights issues, transparency and good governance. Constitutionale, 4(1), 1-28.
Luthfia, R., & Malau, H. (2025). Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 6(1).
Maidarnis, M. (2025). Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
Nagara, A. S., & Maulana, R. I. (2025). Strukturasi dan Penguatan Ketahanan Desa: Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7(1), 150-179.
Rachmiatie, A. (2019). Public participation model for public information disclosure. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication. 2(1).
Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia. Jurnal Penelitian Inovatif, 5(1), 529-538.
Rodrigues, J. G. (2022). Publicity, Transparency, and Openness in Public Administration. Revista de Derecho, (58), 9-37.
Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi: EMBA, 2(1), 137-156.
Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. JUSS (Jurnal Sosial Soedirman), 2(2), 40-60.
Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 6(3), 1657-1669.
Werimon, S. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris di Provinsi Papua). Universitas Diponegoro.
Zellatifanny, C. M., Rumata, V. M., & Sakinah, A. M. (2021). The impact of public information awareness and service towards public engagement. Jurnal Studi Komunikasi, 5(2), 439-452.
Zunaidi, A. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas. IAIN Kediri
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Author
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
